 |
| Kegiatan komunis di Filipina/UCAnews. |
KANAWAADVANCE.COM -- Sebanyak dua imam Katolik dari 27 aktivis dituduh mendanai kelompok teroris di pulau Negros, Filipina.
Sebuah sumber mengatakan bahwa mereka yang dituduh adalah orang-orang profesional yang dihormati, termasuk empat dokter, dua pengacara, 2 imam, dan pekerja pembangunan yang berdedikasi.
Para kelompok yang mengadvokasi kasus ini mendesak pemerintah Filipina untuk membatalkan tuduhan teror terhadap 27 aktivis tersebut.
Baca juga: Hibahkan Lahan 10Ha, Pj. Bupati Nagekeo Ingin Bangun Sekolah Berciri Khas Katolik
Mereka didakwa mendanai front Tentara Rakyat Baru (NPA) yang merupakan sayap bersenjata Partai Komunis Filipina dan telah diidentifikasi sebagai kelompok teroris oleh pemerintah di Negros Oriental, tempat pemberontakan mereka sudah puluhan tahun berlangsung.
Dikatakan bahwa semua terdakwa berafiliasi dengan Jaringan Sumber Daya Pemberdayaan Komunitas yang berbasis di Kota Cebu di Filipina Tengah. Karena itu, mereka didakwa melanggar Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme tahun 2012.
Pada tanggal 14 Mei 2024, pengadilan regional Kota Cebu mengeluarkan perintah penangkapan terhadap para terdakwa. Namun para terdakwa tidak ditangkap tetapi mereka tetap menghadapi persidangan karena pengadilan memberikan mereka jaminan.
Baca juga: Ini 8 Rahasia Kenapa Jepang Menjadi Negara Maju
Dua Imam Dituduh Terlibat
Kedua imam yang didakwa terlibat dalam pendanaan teroris, yaitu Pastor Herbert Fran Fadriquela Jr. dan Pastor Merlin Logronio, menurut laporan pada 17 Mei di publikasi online Sunstar yang berbasis di Cebu.Media UCA News mencoba menghubungi para imam itu dan terdakwa lainnya, namun tidak ada yang bisa menjawab. Karena tidak menemukan jawaban dari kedua imam dan terdakwa lainnya, UCA News menghubungi kantor Konferensi Waligereja Filipina pada 21 Mei untuk meminta tanggapan mengenai tuduhan terhadap kedua Imam tersebut, namun oleh KWF diminta menunggu.
Baca juga: Ini Beberapa Alasan, Pj. Bupati Nagekeo Lakukan Mutasi Kepala Bapelitbangda
Tidak Ada Tempat Bagi Teroris
Disitir dari Manila Bulletin, Menteri Kehakiman Jesus Crispin Remulla menegaskan bahwa akan bertindak tegas terhadap teroris.“Kami tidak akan pernah berhenti mengejar teroris yang terus menebar ketakutan dalam masyarakat kam, Anda tidak punya tempat di masyarakat kami,” kata Remulla kepada wartawan di Manila, 20 Mei.
Lanjut Remulla, siapapun yang mendukung mereka konsekuensinya akan sama berat dengan yang dihadapi oleh teroris itu.
"Siapapun yang mendukung teroris, akan menghadapi konsekuensi ekstrim yang sama beratnya dengan konsekuensi yang dihadapi oleh teroris itu sendiri.” tegas Remulla.
Remulla dilaporkan telah memerintahkan jaksa pemerintah untuk memastikan hukuman dalam kasus tersebut, dan mendesak mereka memenjarakan semua pendana terorisme.
Baca juga: 3 ART Asal NTT Tak Digaji 8 Bulan, Rumah Bos Digeruduk Massa
Belum Menerima Salinan Penyelidikan
Pada konferensi pers pada 17 Mei, kuasa hukum terdakwa mengatakan mereka belum menerima salinan penyelidikan awal atas dakwaan terhadap 27 orang tersebut.Mereka dituduh mengirimkan uang tunai sebesar 135.000 peso (2.320 dolar AS) kepada Front Tenggara (SEF) pemberontak komunis di Kota Dumaguete, Negros Oriental tahun 2012.
Dana yang diberikan pada September 2012 ditujukan untuk membantu pemberontak mengamankan makanan, persenjataan, amunisi, senjata api, pasokan medis, dan kebutuhan operasional lainnya, kata panel Departemen Kehakiman dalam resolusinya.
Tindakan itu “merupakan tindakan ‘menyediakan dana’ untuk organisasi yang ‘dituduh’ sebagai teroris, dan karenanya, dapat dihukum, kata departemen tersebut.
Baca juga: Dinilai Menyalahi Aturan dan Ujikom Bohong-Bohongan, Kasimirus Absen di Hari Pelantikan
Kelompok Ham Kecam Pemerintah
Jaringan seperti yang dimiliki terdakwa memberdayakan organisasi masyarakat dan “mengkompensasi kurangnya layanan yang memadai dari pemerintah,” demikian pernyataan kelompok hak asasi manusia Bagong Alyansang Makabayan atau Bayan di Central Visayas pada 17 Mei.Bayan mengatakan berbagai organisasi “mengecam serangan ini, dan mendefinisikannya bukan hanya sebagai serangan terhadap pekerja pembangunan tetapi juga terhadap seluruh warga Filipina yang mendambakan layanan sosial yang memadai.”
Pusat Serikat Buruh dan Hak Asasi Manusia pada 16 Mei mengatakan kasus ini “sangat tidak masuk akal” karena 27 terdakwa pekerja pembangunan “tidak punya uang dan harus meminjam” 200.000 peso untuk membayar jaminan mereka.
Mereka menuduh pemerintah “mempersenjatai” undang-undang anti-terorisme “untuk melecehkan dan mencoba membungkam para aktivis dan pekerja organisasi non-pemerintah,” tambahnya.
Perintah penangkapan terhadap 27 orang tersebut dikeluarkan setelah Komando Visayas Angkatan Darat Filipina, bekerja sama dengan pejabat lainnya, mengajukan tuntutan terhadap mereka pada 28 September 2023.
Tentara menuduh organisasi terdakwa “telah lama dimanfaatkan” oleh kelompok teroris komunis untuk “skema penggalangan dana sejak tahun 2001 yang pada dasarnya mendukung kebutuhan logistik dan keuangan mereka.”
Sumber: UCA News